Selamat pagi untuk anda
semua. Mungkin di pengalamanku hari senin kemaren, aku akan menceritakan
sedikit tentang peraturan-peraturan yang harus dilakukan sebelum membuat berita
hingga saat proses pembuatan berita. Yangmana telah dijelaskan oleh dosen
jurnalistik kami di kelas PGMI 2A pukul 10.00 WIB tadi. Masih di kelas yang
sama yakni di gedung E1 UINSA Surabaya. Berikut adalah rangkumanku di hari senin
kemaren, semoga bermanfaat.
Kami
diminta untuk mencari 10 contoh berita tentang pendidikan untuk referensi
berita tugas UAS yakni, wawancara di sekolah-sekolah dengan hasil berita yang menarik kemudian harus dikumpulkan tanggal 12 Juni 2017 besok. Oleh sebab
itu, saya mengambil contoh-contoh berita tersebut dari berbagai media Online yang
terpercaya, seperti Kompas.com, Sindo, Antara, dan lain-lain sebagai berikut.
BERITA 1
JAKARTA, KOMPAS — Ujian
sekolah berbasis nasional di jenjang sekolah dasar yang dimulai Senin (15/5)
harus menjunjung nilai-nilai kejujuran. Karena itu, guru diminta menanamkan
nilai-nilai kejujuran dalam penyelenggaraan ujian sejak usia SD.
Hal
itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir
Effendy saat meninjau
ujian sekolah berbasis nasional (USBN) di Kota Bengkulu. Muhadjir melihat
penyelenggaraan USBN hari pertama yang mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia
di SD Negeri 20 Kota Bengkulu dan SD Negeri 76 Pekansabtu.
"Adik-adik
kita di SD ini merupakan bibit-bibit yang harus ditanamkan penguatan karakter.
Pada pelaksanaan ujian, prestasi itu penting, tetapi utamakan kejujuran. Oleh
sebab itu, saya berharap para guru dapat membantu menanamkan nilai-nilai
kejujuran dimulai dari pelaksanaan ujian sekolah ini," ujar Mendikbud.
Pelaksanaan
ujian di SD Negeri 20 Kota Bengkulu diikuti 103 siswa kelas VI menggunakan enam
ruang kelas. Sementara pelaksanaan ujian di SD Negeri 76 Pekansabtu diikuti
oleh 99 siswa menggunakan lima ruang kelas.
"Saya
berharap pelaksanaan ujian sekolah ini berjalan lancar tanpa kendala. Tanamkan
semangat integritas yang baik kepada anak-anak kita sebagai penerus
bangsa," kata Muhadjir.
Serempak
Tahun
ini, 4.124.704 siswa SD di seluruh Indonesia mulai Senin hingga Rabu besok
menjalani USBN. Ada tiga mata pelajaran yang diujikan, yakni Bahasa Indonesia,
Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. "Pemerintah pusat menitipkan 25
persen soal di USBN untuk mengukur kemampuan siswa di seluruh Indonesia guna
pemetaan," ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan
Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta.
Dalam
sebuah kesempatan bertemu dengan guru-guru dan kepala sekolah SMP untuk
persiapan ujian nasional beberapa waktu lalu, Muhadjir juga kembali menyerukan
agar semua pihak membudayakan kejujuran.
Ia
mengancam akan memberikan sanksi pemecatan bagi pelaku kecurangan, baik dalam
USBN maupun ujian nasional.
(*/ELN)
BERITA
2
Mendikbud Tegaskan Pentingnya Literasi Digital
JAKARTA,
KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan KebudayaanMuhadjir
Effendy mendorong masyarakat untuk melek literasi
digital. Dengan demikian, internet dapat menjadi sarana yang positif
bagi masyarakat.
"Penekanannya bukan hanya 'apa' atau
'bagaimana' alat-alat teknologi informasi dan komunikasi, internet, media
sosial itu digunakan, tetapi 'untuk apa?'. Itu yang terpenting," ujar
Muhadjir melalui siaran pers, Jumat (3/2/2017).
Muhadjir siap untuk terlibat dalam
pelaksanaan literasi digital. Ia juga siap bekerja sama dengan Kementerian
Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan itu.
Muhadjir mengakui, dunia maya saat ini
semakin dipenuhi konten berbau berita bohong, ujaran kebencian dan radikalisme,
bahkan praktik-praktik penipuan.
Keberadaan konten negatif yang merusak
ekosistem digital saat ini, lanjut Muhadjir, hanya bisa ditangkal dengan
membangun kesadaran masing-masing individu.
Harapannya agar publik dapat menghadirkan
konten-konten positif yang mendorong produktivitas.
"Masyarakat jangan apatis dan harus
bergerak bersama membangun literasi
digital. Melek media merupakan salah satu pencapaian di dunia
pendidikan dan kebudayaan," ujar Muhadjir.
Menteri Komunikasi dan Informatika
Rudiantara menambahkan, banyak yang mengatakan bahwa pemblokiran situs karena
kontennya bermuatan negatif merupakan keberhasilan. Rudiantara menganggap, hal
itu salah.
Keberhasilan yang sesungguhnya adalah
terletak pada pembangunan kesadaran pengguna internet untuk menggunakannya
secara positif.
"Penyelesaiannya tidak bisa hanya dari
sisi teknologi saja," ujar dia.
Oleh sebab itu, Rudiantara berharap
komunitas-komunitas digital turut mendukung pemerintah dalam hal mewujudkan
masyarakat yang melek literasi
digital.
BERITA
3
DKI Diminta Tegas Ungkap Lembaga Pendidikan Tak
Bersertifikasi
JAKARTA -
DPRD DKI meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta menindak tegas lembaga pendidikan
bahasa asing yang tidak bersertifikasi. Masyarakat harus diberi informasi
perihal lembaga yang bersertifikasi atau tidak.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf
Ali menuturkan, beredarnya isu adanya lembaga asing yang tidak tersertifikasi
tentunya mencoreng dunia pendidikan lantaran tidak terkoneksi dengan
pemerintah.
Dampaknya, kata dia, pendidikan-pendidikan
yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa mudah dimasuki dan akhirnya berakibat
buruk bagi masa depan anak didik."Dinas Pendidikan harus menginvestigasi
adanya lembaga asing itu. Tindak tegas dan laporkan ke masyarakat. Ini sangat
berbahaya," kata Ashraf Ali di DPRD DKI Jakarta, Rabu (1/3).
Ashraf menjelaskan, sesuatu program lembaga
pendidikan swasta itu harus berkolaborasi dengan pemerintah. Apabila
tidak, seharusnya lembaga tersebut tidak boleh menyelenggarakan pendidikan. "Sangat
mudah kan untuk menginvestigasinya. Kami akan memanggil segera Dinas Pendidikan
DKI Jakarta," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan akan segera menindak lembaga pendidikan yang
tidak terverifikasi. Dia mengaku sudah mendapatkan laporan tersebut.
Terdakwa kasus penistaan agama itu pun
meminta pengawasan secara intensif terus dilakukan terhadap lembaga pendidikan
non formal atau tempat kursus yang menawarkan pelatihan bahasa. Terutama soal
legalitas dan kualitas pengajar. "Kami masih meneliti laporan itu. Makanya
kita harus hati-hati pendidikan bantuan yang masuk. Harus kita teliti,"
pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, satu lembaga kursus
bahasa asing "SLC" di kawasan Cipinang Indah, Jakarta Timur, tepergok
tak berizin alias bodong. Padahal, lembaga tersebut sudah beroperasi sejak
2015. Kasus lembaga pendidikan bodong itu terungkap dalam inspeksi mendadak
(sidak) Suku Dinas Pendidikan wilayah satu Jakarta Timur, Senin (27/2/2017) (pur)
BERITA
4
Siswa SMPN 1 Kuta raih nilai UN tertinggi
Mangupura
(ANTARA News) - Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga (Disdikpora)
Kabupaten Badung, Bali, I Ketut Widia Astika merasa bangga karena siswa SMPN 1
Kuta, I Putu Denio Pranatha Ramananda berhasil meraih nilai ujian nasional (UN)
tertinggi.
"Kami bangga dengan prestasi I Putu
Denio Pranatha Ramananda, karena berhasil meraih nilai UN tertinggi di Bali
dengan sistem ujian berbasis komputer. Ini sebuah prestasi," kata
Kadisdikpora Badung Ketut Widia Astika di Mangupura, Jumat.
Ia mengatakan, siswa tersebut meraih nilai
388, yang hari ini diumumkan serentak untuk kelulusan Ujian Nasional jenjang
SMP. "Kami mengharapkan ke depannya dapat ditingkatkan lagi untuk di
sekolah ini," katanya.
Astika menuturkan, untuk peraih nilai
tertinggi kedua adalah Putu Agung Kesya Wisma Winata, siswa SMPN 3 Denpasar
dengan raihan nilai 387,0, dan peraih nilai tertinggi ketiga adalah Ida Ayu
Jayanti Kusumawardani, siswa SMPN 1 Denpasar (386,5).
"Ke depan kami mengevaluasi seluruh
pelaksanaan ujian nasional, baik UNBK maupun UNKP di Badung," ujarnya.
Ia mencontohkan, untuk SMP di Badung yang
baru dapat mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) baru 50 persen.
"Mudah-mudahan tahun depan seluruh sekolah di Badung bisa ikut UNBK,"
katanya.
Namun, pihaknya tidak membantah bahwa ada
dua siswa di daerahnya yang tidak lulus ujian Tahun Ajaran 2016/2017,
masing-masing berinisial AJ dan FP yang sama-sama bersekolah di SMPN 1 Kuta
Utara.
"Ya, ada dua siswa yang tidak lulus
tahun ini dan kelulus sepenuhnya ditentukan oleh sekolah. Mungkin sekolah punya
pertimbangan sendiri tidak meluluskan dua siswanya," katanya.
Sementara itu, Kepala SMPN 1 Kuta Utara
Drs. I Made Gita, membenarkan bawah ada dua siswanya yang tidak lulus, karena
prilaku yang bersangkutan dinilai tidak baik.
"Karena kelakuannya tidak baik, kami
para guru sepakat tidak meluluskannya," ujar Made Gita.
Selain itu penyebab lain tidak lulusnya
kedua tersebut, karena sering tidak masuk sekolah tanpa alasan, sehingga
keputusan ini sudah sesuai pertimbangan rapat bersama dewan guru.
"Meskipun dua siswa ini tidak lulus
pada ujian kali ini, namun kami pihak sekolah masih memberikan kesempatan dan
akan menerima bila seandainya kedua siswa tersebut ingin melanjutkan sekolah
lagi dan mengikuti kejar paket B," ujarnya.
Editor: B Kunto Wibisono
BERITA
5
Kirana Mahdiah Juara Pertama Letter Writing Competition
2015
REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM--Kirana
Mahdiah Sulaeman, siswa Homeschooling Pewaris Bangsa Bandung menjadi juara
pertama Letter Writing Competition (LWC) 2015 yang diselenggarakan Harian
Republika kerjasama dengan PT Pos Indonesia Persero dan BPPD NTB.
Sementara Nurul Aulia Annisa, Siswa MAN 2
model Mataram menjadi runner up satu dan Monica Juliet asal SMA Candle Tree,
Tangerang menjadi runner up dua.
Masing masing juara berhak mendapatkan
Thropy dan uang saku untuk juara satu sebesar Rp 15 juta, runner up satu Rp
12,5 juta dan runner up dua mendapatkan uang saku sebesar Rp 10 juta.
Ketiga pemenang dipilih berdasarkan
penilaian juri, dimana 70 persen penilaian berdasarkan naskah yang dikirim
pertama kali kepada panita dan 30 persen dari naskah yang ditulis saat kegiatan
LWC berlangsung sejak Jumat (7/8) hingga Ahad (9/8).
Kepala Regional VIII Bali Nusra PT Pos
Indonesia, Deni Rahmat Drajat mengatakan kegiatan LWC merupakan upaya PT Pos
dalam membentuk remaja yang berkarakter dan kreatif melalui media budaya
membaca dan menulis. “Semoga mendapatkan pengalaman dan ilmu baru dan dapat
menelurkan ilmu baru saat didaerah masing-masing,” ungkapnya.
Selama proses kegiatan LWC, jumlah tulisan
yang masuk ke panitia mencapai 1000 tulisan. Dimana, panitia menyortir tulisan
menjadi 30 tulisan finalis. Proses seleksi tersebut memakan waktu selama hampir
satu minggu dengan satu persatu tulisan diperiksa. Kegiatan LWC pun
menghadirkan penulis-penulis yang handal seperti Tere Liye, Habiburahman El
Shirazy dan penulis Skenario, Gina S Noer.
BERITA
6
PGRI usul pendidikan Pancasila dijadikan mata pelajaran
Jakarta
(ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI) Unifah Rasyidi mengusulkan agar pendidikan Pancasila dijadikan mata
pelajaran tersendiri terpisah dari pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKN).
"Saat ini, kita lihat Pancasila
sebagai dasar negara sudah mulai luntur di sekolah. Bahkan ideologi berbau
radikalisme dan intoleransi sudah mulai masuk ke lembaga pendidikan," ujar
Unifah di Jakarta, Kamis.
Pemisahan antara mata pelajaran PPKN dan
Pancasila itu perlu dilakukan karena saat ini PPKN hanya sebatas mempelajari
administrasi kenegaraan, serta Pancasila tidak lagi dijadikan dasar perilaku
bangsa dan negara.
Dia menambahkan, idealnya Pancasila
seharusnya menjadi jiwa keseluruhan bangsa dalam bertindak. Untuk itu, perlu
dilakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila.
"Selain reaktualisasi Pancasila di
dalam kelas juga harus ada praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya upacara
bendera yang kini tidak setiap sekolah melaksanakannya," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta agar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama perlu
melakukan kajian reaktualisasi nilai Pancasila.
Selain itu, sekolah jangan hanya aktif
menyanyikan lagu Indonesia Raya namun seluruh lagu tentang Indonesia. Begitu
juga dengan kegiatan siswa, harus memuat nilai yang berwawasan kebangsaan.
"Sampai saat ini, saya lihat belum ada
metode nilai Pancasila yang sesuai. Kegiatan OSIS dan Pramuka juga harus
dimasukkan wawasan kebangsaan," kata dia. (T.I025/J003) Editor: Ruslan
Burhani
BERITA
7
Guru Terkendala Fasilitas, Pengangkatan Tenaga Honorer
Dipertimbangkan
DOBO, KOMPAS — Pendidikan adalah kunci
masa depan bangsa. Namun, di sejumlah daerah terpencil, ditemukan peserta didik
ditelantarkan karena ketiadaan guru di sekolah. Proses belajar-mengajar tak
lancar. Faktornya antara lain ketiadaan fasilitas dan distribusi guru yang tak
merata.
Salah satu temuan ketidakhadiran guru yang
membuat anak didik telantar ada di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Guru-guru
sering meninggalkan sekolah selama berbulan-bulan karena memilih tinggal di
Dobo, ibu kota kabupaten.
Persoalan ini ditemui Kompas dalam
Ekspedisi Kas Keliling Bank Indonesia Provinsi Maluku pada 3-9 Mei. Persoalan
serupa mengemuka saat kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir
Effendy yang meninjau pelaksanaan ujian nasional SMA di Dobo, April lalu.
Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga
mengatakan, ada julukan guru ujian bagi guru-guru di daerah pedalaman.
"Guru-guru baru hadir jika siswa sudah mau ujian. Sebab, para guru lebih
senang berada di kota. Kami sulit memaksa guru tinggal di pedalaman karena
rumah dinas guru tidak tersedia," ujar Johan.
Ekspedisi yang diikuti Kompas mendatangi
daerah Wamar di Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kola di Kecamatan Aru Utara, dan
Trangan di Kecamatan Aru Selatan Timur. Di SD Negeri Batugoyang, Kecamatan Aru
Selatan Timur, guru yang mengajar didominasi peserta program Sarjana Mendidik
di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T).
"Mereka (guru yang ditempatkan
pemerintah daerah) lebih banyak di Dobo. Dengan kehadiran kami, itu bisa membantu
siswa," kata Dian Navi (24), guru SM3T yang ditemui dalam perjalanan dari
Batugoyang ke Dobo, pekan lalu. Guru-guru resmi memilih membangun rumah di
Dobo.
Pemerhati masalah pendidikan di Maluku,
Stanley Ferdinandus, mengatakan, kondisi serupa tidak hanya terjadi di
Kepulauan Aru, tetapi juga sebagian besar kabupaten lain di Maluku. Menurut
dia, penyelenggaraan pendidikan yang masih di bawah standar ada di hampir semua
pulau kecil di Maluku.
Masalah yang sama ditemukan di sejumlah
kawasan terpencil lainnya, seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat,
Sumatera Utara, Papua, dan bahkan Jawa Barat. Data Dinas Pendidikan Papua,
misalnya, menunjukkan sekitar 40 persen dari total 28.012 guru di provinsi itu,
yakni 11.204 orang, mangkir dari tempat tugas. Kondisi ini tak hanya terjadi di
kawasan pinggiran dan terpencil, tetapi juga di perkotaan.
Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
mengakui masih kurangnya kehadiran guru atau kepala sekolah di daerah terdepan,
terluar, dan tertinggal (3T). "Memang kehadiran guru atau kepala sekolah
masih rendah di daerah 3T," ujar Sumarna Surapranata, Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Sabtu.
Sumarna menjelaskan, untuk memenuhi guru di
daerah 3T. Kemdikbud memiliki program Guru Garis Depan (GGD). Tahun ini,
sebagai lanjutan tahun lalu, akan segera dikirimkan 6.296 orang GGD di 128
kabupaten untuk 28 provinsi.
Bersama dengan Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan dilakukan penelitian di lima kabupaten, antara lain
Keerom, Ketapang, dan Kaimana. Penelitian itu untuk mencari model bagaimana
mengatasi tingkat kehadiran guru dan sistem pengawasan dengan melibatkan
masyarakat, antara lain agar kehadiran guru/kepala sekolah lebih baik.
Mendikbud mengingatkan, daerah harus
berkomitmen kuat untuk memajukan pendidikan di daerah masing-masing. Sebab,
sebagian besar dari 20 persen anggaran fungsi pendidikan dalam APBN sudah
dikucurkan ke daerah. "Dengan tambahan dana APBN seharusnya dapat
memperbanyak anggaran di APBD. Namun, kenyataannya banyak daerah yang
bergantung ke pusat dalam dana pendidikan daerahnya," kata Muhadjir.
Menurut Sumarna, pengangkatan guru honorer masih
dikaji karena melibatkan banyak instansi terkait, seperti Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian
Keuangan.
Andalkan
sukarelawan
Masalah klasik ini juga terjadi di Jawa
Timur, seperti di Kabupaten Sumenep, Madura. Daerah kepulauan ini masih
kekurangan 1.400 guru. Kekurangan tenaga pengajar melanda mulai jenjang SD,
SMP, hingga SMA.
Namun, menurut Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep Achmad Shadik, hal itu bukan karena faktor salah penempatan
dan hanya menumpuk di kota. "Sampai hari ini sekolah yang ada di Kecamatan
Kota Sumenep masih kekurangan 27 guru untuk berbagai jenjang sekolah dan paling
banyak kebutuhan guru justru di wilayah daratan sebanyak 1.000 orang dan
kepulauan 400 orang," katanya.
Saat ini di wilayah paling ujung Pulau
Madura terdapat 5.854 guru untuk semua jenjang pendidikan. Salah satu cara
menutupi kekurangan tenaga pengajar dengan memaksimalkan guru yang ada dan
sukarelawan.
Kekurangan guru, kata Shadik, kian parah
jika hingga 2020 pemerintah pusat belum juga merekrut guru pegawai negeri
sipil. Tanpa penerimaan guru baru, pada 2020 kebutuhan akan guru mencapai 2.500
orang karena hampir setiap tahun ada yang pensiun.
Sementara itu, Kepala Bidang Guru dan
Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Kusnadi
menuturkan, total guru di Kalbar saat ini di semua jenjang sekitar 63.000 dan
masih kurang 1.400-an guru. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan guru di daerah
karena adanya moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil beberapa waktu lalu.
Menurut pantauan Kompas, di
Kabupaten Landak, misalnya, ada wilayah yang justru belum memiliki rumah dinas
guru sehingga ada guru yang jarang mengajar. Kalaupun mengajar, guru yang
bersangkutan selama di tempat tugasnya di pedalaman menginap di rumah warga.
(FRN/ELN/FLO/ESA/PRA/TAM/SEM/BAY/NSA)
BERITA
8
Guru Honorer Dibutuhkan
JAKARTA,
KOMPAS — Keberadaan guru honorer di sekolah-sekolah tidak terhindarkan
meskipun secara nasional pemerintah menyatakan jumlah guru berlebih.
Baik sekolah negeri maupun swasta membutuhkan mereka demi kelancaran proses
belajar-mengajar. Mereka menunggu kepastian.
Saat ini, berdasarkan data Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, di sekolah negeri terdata sebanyak 674.775 guru honorer.
Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik
Indonesia Didi Suprijadi di Jakarta, Senin (20/3), mengatakan, pengangkatan gurutetap,
terutama yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), tak sebanding dengan jumlah guru yang
pensiun tiap tahun. " Guru yang masuk dibatasi, sedangkan guru yang
pensiun sudah pasti. Sekolah pun mencari cara bertahan dengan mengangkat guru honorer.
Adaguru honorer
yang dibiayai dari anggaran daerah, ada yang dari dana bantuan operasional
sekolah (BOS) atau komite sekolah," kata Didi.
Menurut proyeksi Kemdikbud, dalam lima
tahun ke depan (2016-2020)guru yang pensiun sebanyak 316.535 orang atau rata-rata
62.000 orang per tahun. Sementara pengadaan guru profesional
lewat pendidikan profesi guru sebagai guru yang
memenuhi syarat Undang-Undang Guru dan Dosen (D-4/ S-1 dan memiliki sertifikat
pendidik) hanya 3.000-5.000 orang per tahun.
Menurut Didi, sebenarnya secara bertahap guru honorer
diangkat pemerintah. Pada tahap pertama, pengangkatan guru honorer
menjadiguru PNS
diutamakan bagi guru honorer
atau guru tidak
tetap (GTT) di sekolah negeri yang digaji dari APBN dan APBD. Sampai saat ini, guruhonorer
di sekolah negeri masih menunggu kepastian pengangkatanguru honorer
kategori K2 untuk menjadi guru PNS.
Ia mengatakan, pada awal pendataan guru honorer
K2 terdata 430.000guru.
Setelah verifikasi, yang memenuhi syarat hanya 297.000 orang. Pemerintah
berjanji mengangkat guru honorer kategori K2, yakni guruhonorer
di sekolah negeri yang tidak dibiayai APBN ataupun APBD akan diangkat secara
bertahap pada 2016-2019. Ternyata realisasinya belum signifikan.
Sebenarnya secara nasional ada kelebihan
155.048 guru,
tetapi jika dilihat lebih mikro hingga ke tingkat sekolah, terjadi kekurangan gurutetap.
Berdasarkan Dapodik 2016, di jenjang SD,
SMP, dan SMA terjadi kekurangan 550.604 guru tetap.
Di SMK ada kekurangan sekitar 91.000guru. Setelah UU Guru dan
Dosen terbit tahun 2005, terjadi pengangkatan 1.061.500 guru.
Sekitar 40 persen tidak berkualifikasi pendidikan minimal D-4/S-1.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh
Indonesia M Fatah Yasin mengatakan, guru honorer
di sekolah swasta merasa didiskriminasi dengan akan adanya surat penugasan dari
pemerintah daerah bahwa guru honorer di sekolah negeri agar bisa dibayar dengan
dana BOS. "Dengan ada SK dari pemda, semakin mudah bagi guruhonorer
di sekolah negeri untuk diangkat jadi PNS. Sebaliknya, guruhonorer
di sekolah swasta harus melalui proses yang umum. Ini tidak adil,"
ujarnya. (ELN)
BERITA
9
Pengamat: Tata Kelola Sekolah di Tangsel Harus Dibenahi
TANGERANG SELATAN -
Beredarnya buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang memasukkan dua barang haram
(ganja dan kokain) sebagai jamu, menunjukkan tata kelola sekolah di Tangerang
Selatan (Tangsel) patut dipertanyakan.
“Kami berterima kasih Dinas Pendidikan
cepat tanggap, tetapi harus dicermati mengapa buku LKS ini bisa berada di
sekolah dan sampai di tangan siswa,” kata Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul
Ulama Kota Tangsel Abdullah Ubaid, Kamis, 27 Oktober 2016 kemarin.
Menurut Ubaid, kesalahan pertama, tentang
adanya buku LKS di sekolah yang jelas bertentangan dengan Permendikbud Nomor
8/2016. Peraturan tersebut menggariskan bahwa sekolah tidak boleh menjual buku
LKS.
LKS tidak perlu lagi karena seharusnya
latihan-latihan itu dibuat oleh guru sendiri. “Dalam kurikulum 2013, tidak ada
LKS. Kalau ada, itu kesalahan dan harus dihentikan. Mengapa dalam hal ini,
Dinas Pendidikan tidak dapat memberi sanksi tegas kepada pihak sekolah.'
ujarnya.
Kedua, lanjut Ubaid, dari sisi konten isi
buku itu jelas bertentangan dengan UU Narkotika yang menjadikan ganja dan
kokain sebagai jamu."Untuk itu, penerbit dan pengarang buku LKS perlu
untuk diselidiki. Ada dua kemungkinan, penulisnya tidak kompeten di bidangnya
(karena itu dia tidak tahu), atau memang ada kesengajaan dari penulis,"
ucapnya.
Bila ada unsur kesengajaan, maka harus ada
sanksi hukum yang tegas. "Jika tidak sengaja, maka itulah cermin
pendidikan kita," katanya.
Ubaid menuturkan, Ikatan Sarjana Nahdlatul
Ulama Kota Tangsel mempertanyakan peran stakeholder sekolah selama ini. Dalam
institusi sekolah, ada banyak pihak yang terkait.
Dari unsur pemerintah, ada Dinas Pendidikan
dan juga Inspektorat. Unsur sekolah ada guru, siswa, orang tua, tokoh
masyarakat, dan juga komite sekolah. “Harusnya, deteksi dini terhadap buku LKS
itu sudah dapat dilakukan sebelum buku sampai di tangan siswa. Tapi, nyatanya,
mereka belum mampu menjalankan perannya dengan baik,” jelasnya.
Kejadian ini, lanjut Ubaid,
menunjukkan tata kelola sekolah di Tangsel masih karut-marut dan perlu
dibenahi. (whb)
BERITA 10
Pendidikan jangan hanya kedepankan
aspek intelektual
Jakarta (ANTARA News) - Pendidikan tidak
hanya mengedepankan aspek intelektual saja, tapi juga harus mengembangkan daya
cipta, rasa serta karsa peserta didik, demikan kata akademisi dari Global
Sevilla.
"Sistem pendidikan yang diajarkan oleh
Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, sangat tepat karena tak hanya
mengedepankan aspek intelektual, namun juga harus mengembangkan daya cipta,
rasa, serta karsa bagi peserta didik. Sehingga dapat menghasilkan generasi muda
yang humanis dan berkarakter," ujar Direktur Global Sevilla, Robertus Budi
Setiono, di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan bahwa pihaknya selalu
berusaha menerapkan program pembelajaran yang menyenangkan. Selain belajar di
kelas, sejumlah kegiatan juga dirancang guna mengasah keterampilan para siswa.
Salah satunya adalah melalui pementasan
drama musikal "Charlie and Chocolate Factory", yang diperankan oleh
280 siswa SD Global Sevilla, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
"Kalau bicara pendidikan Taman
Siswa-nya Ki Hajar Dewantara, belajar sambil bermain, kita menerapkannya,"
kata dia.
Melalui pementasan drama tersebut ada nilai
edukasi yang dapat dikembangkan, yakni merangsang budaya literasi atau membaca.
Selain itu, nilai positif lainnya adalah
dapat mempelajari karakter peran dan berekspresi. "Pendidikan yang humanis
harus terus dikedepankan melalui pendidikan karakter," katanya.
Dengan demikian diharapkan dapat
meningkatkan pengetahuan siswa, mengasah rasa, dan dapat dorong anak untuk
mengimplementasikan atas ilmu yang didapat. "Ada banyak nilai-nilai moral
baik yang dapat dijadikan contoh dari cerita-cerita yang ada," tuturnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa
kepada para siswa pihaknya selalu menekankan untuk saling menghargai perbedaan
dan keberagaman.
(T.I025/C004) Editor: Ruslan Burhani
Dari ceritaku hari senin kemaren, semoga
teman-teman yang membacanya dapat mengambil pelajaran untuk pengetahuan
mengenai sejarah jurnalistik di dunia. Terima kasih kepada dosen jurnaistik
kami dan teman-teman yang membantu dalam kegiatan presentasi hari ini. Tunggu ceritaku di
minggu selanjutnya ya.. J